Anak 17 Tahun dan Ibunya Menggugat Pembatasan Waktu Game Prefektur Kagawa

Posted on

ANN News melaporkan bahwa seorang ibu dan putranya yang berusia 17 tahun telah mengajukan gugatan terhadap Prefektur Kagawa, mereka mengklaim bahwa pedoman baru-baru ini yang membatasi waktu bermain video game di antara anak-anak adalah “tidak konstitusional” dan “melanggar hak asasi manusia yang mendasar.” Mereka menagih 1,54 juta yen sebagai ganti rugi.

Pedoman tersebut, yang berupaya memerangi kecanduan video game, mulai berlaku pada 1 April. Undang-undang ini diberlakukan oleh suara terbanyak setelah diskusi dalam majelis prefektur awal tahun ini, dan menandai pertama kalinya pemerintah daerah di Jepang menetapkan pedoman yang membatasi video game, dan penggunaan smartphone.

Pedoman tidak mengikat dan tidak ada hukuman atas pelanggarannya. Pedoman membatasi anak-anak di bawah usia 18 hingga 60 menit bermain video game atau penggunaan smartphone per hari kerja dan 90 menit pada akhir pekan. Ini juga melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun dari menggunakan perangkat game setelah jam 10 malam, atau jam 9 malam untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Prefektur meminta agar rumah tangga menerapkan aturan atas kebijaksanaan mereka sendiri.

Wataru yang berusia 17 tahun saat ini sedang mempersiapkan gugatannya terhadap Prefektur Kagawa, menuntut kompensasi baik karena melanggar hak-haknya dan penderitaan mental yang terkait dengannya. Karena dia masih di bawah umur, ibunya melangkah masuk dan meletakkan namanya di tuntutan itu.

“Saya di sekolah menengah sekarang, tetapi saya pikir membawa kasus pengadilan terhadap Prefektur Kagawa akan membuat dampak sosial yang besar,” kata Wataru kepada media, “Saya pikir saya harus melakukan sesuatu tentang hal itu sendiri daripada menunggu orang lain melakukannya untuk saya.”

Mewakili Wataru adalah pengacara Satoshi Sakuhana yang memiliki pengalaman dalam gugatan hak konstitusional. Dia berpendapat bahwa pemerintah daerah seperti Kagawa hanya dapat memberlakukan undang-undang dalam ruang lingkup hukum konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Konstitusi Jepang.


Sakuhana juga menegaskan bahwa peraturan tersebut melanggar Pasal 13 Konstitusi yang menjamin “hak semua orang untuk hidup, kebebasan dan mengejar kebahagiaan.” Dia mengatakan kepada media, “Ada kemungkinan bagus peraturan ini akan menyebar ke seluruh negeri, tetapi jika itu melanggar hak-hak kami, apakah ekspansi seperti itu OK?”

“Saya benar-benar sedih karena marah karena peraturan ini dan jumlahnya ditulis dan disahkan berdasarkan bukti ilmiah yang sangat sedikit.” kata Wataru, mengingat bahwa Februari lalu seorang anggota majelis tinggi dari Diet Jepang mencatat bahwa tidak ada bukti ilmiah yang membatasi waktu permainan berdampak pada pengembangan kecanduan game.

Meskipun Wataru dan Sakuhana mungkin mengalami kesulitan untuk membuktikan peraturan tersebut benar-benar mengganggu hak konstitusional mereka untuk bermain video game sebanyak yang mereka inginkan, mereka meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih mereka atas pekerjaan mereka. Itu tugas sipil yang penting.

Wataru sekarang menyerukan kepada orang-orang baik di dalam Kagawa dan di seluruh Jepang untuk memberikan dukungan mereka untuk kasusnya. Dia akan mendirikan situs crowdfunding untuk mengumpulkan dana untuk membayar biaya hukum, dan kemudian gugatan akan diajukan.

Di sisi lain, sebenarnya pedoman kontroversial ini bisa dijadikan rujukan resmi tentang apa yang dianggap sebagai waktu penayangan yang tepat untuk kaum muda. Ini bisa menjadi alat yang berguna bagi pekerja sosial dalam mendapatkan dukungan hukum untuk menyelidiki kasus-kasus anak-anak yang terlalu banyak bermain karena diabaikan atau dilecehkan. Hanya saja seperti yang dikatakan Wataru perundangan sepenting ini seharusnya didukung data yang matang juga.

Sumber: Soranews